Kebebasan Ilmiah: Suluh Universitas

Mengalami Demokrasi di Perguruan Tinggi

Wawancara dengan Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.

Arief Sidharta

Ditemui di ruang kerja lantai tiga gedung Fakultas Hukum, Prof. Dr. B. Arief Sidharta berkenan berbincang-bincang dengan redaksi Sañcaya. Berikut petikan wawancaranya:

Menurut Pak Arief, apa sesungguhnya hakekat demokrasi yang perlu dipelihara dan dihidupi di sebuah universitas?

Pada hakekatnya demokrasi berisi kebebasan, kebebasan individu untuk bertindak, melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Karena itu, demokrasi juga mengandung unsur kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir ini sangat penting di sebuah lembaga pendidikan tinggi/universitas. Kebebasan berpikir yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan berpikir rasional, dalam pengertian bisa dipertanggungjawabkan, dan itu berarti kebebasan ilmiah. Untuk keberadaan sebuah perguruan tinggi, kebebasan ilmiah harus dipertahankan, ditegakkan. Apabila kebebasan ilmiah itu ditegakkan maka perguruan tinggi tersebut akan maju, bisa mengikuti perkembangan zaman dan keberadaannya sungguh aktual. Untuk itu kebebasan berpikir harus dijamin demi kemajuan perguruan tinggi.

Apakah nilai-nilai hakiki demokrasi tersebut sungguh diterjemahkan dengan tepat pada sistem (kurikulum) pendidikan tinggi di Indonesia?

Kurikulum dewasa ini menurut saya sudah mulai menegakkan kebebasan ilmiah itu. Kalau dulu ada kurikulum nasional sehingga perguruan tinggi harus mengikuti kurikulum nasional tersebut. Dewasa ini kebebasan menentukan kurikulum cukup besar. Universitas cukup mempunyai kebebasan menentukan kurikulum sesuai keyakinannya melihat kebutuhan masyarakat.

Memang dalam menegakkan kebebasan ilmiah ini ada beberapa hal perlu diperhatikan, misalnya berkitan dengan filsafat negara. Mata kuliah tertentu harus terus diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia misalnya Pancasila. Saya merasa sangat penting diajarkan Pancasila secara ilmiah, karena selama ini tanpa kita sadari kita melaksanakan pandangan hidup yang datang dari luar, dari Barat yaitu individualisme dan berbagai bentuk penampilannya.

Apakah dunia pendidikan di Indonesia sungguh mempersiapkan insan-insan, demokratis yang memberi warna khas pada kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya atau di masyarakat pada khususnya?

Dalam pengamatan saya politik pendidikan kita tidak demikian, justru mau diarahkan ke satu arah. Misalnya prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi. Sistem ini akhirnya berujung pada kompetisi, untuk bisa berkompetisi maka disiapkan berbagai kompetensi bagi peserta didik agar bisa memenangkan kompetisi. Dan kompetisi sebenarnya adalah roh dari demokrasi liberal. Dengan mengacu pada kompetensi pendidikan, kita diarahkan pada upaya mengajarkan keterampilan dan kemahiran bekerja. Hal itu menyebabkan kemampuan berpikir tidak terolah dengan baik.

Menurut Pak Arief, demokrasi macam apakah yang sudah, sedang, dan perlu terus dipelihara di UNPAR?

Yang saya rasakan kalau dulu pendidikan itu adalah memanusiakan-manusia secara umum. Dalam rangka ini di tataran umum kita melihat kepentingan yang paling menonjol. Bila kita lihat secara umum setelah kita merdeka, kepentingan yang menonjol itu adalah ekonomi. Para pendiri UNPAR menanggapi situasi ini dengan pertama-tama  mendirikan Fakultas Ekonomi. Kemudian disadari bahwa hasil ekonomi itu perlu ditata maka didirikan fakultas kedua yaitu Fakultas Hukum. Tahap selanjutnya yaitu perihal bagaimana pembangunan ekonomi secara baik, jawabannya dibukalah Fakultas Teknik. Karena semuanya itu dalam rangka kehidupan bernegara maka fakultas yang keempat adalah FISIP. Jadi jelas bahwa fakultas-fakultas itu pada permulaan dibangun seturut kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling utama.

Pengalaman Pak Arief berkarya di UNPAR selama lebih dari 50 tahun, dinamika apa yang paling membekas berkaitan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi di civitas academica UNPAR?

UNPAR dari semula memberi kesempatan yang sama bagi semua dosen dengan tidak memperhatikan latar agama, etnis, atau kesukuan. Pendek kata tanpa diskriminasi dalam upaya pengembangan pribadi dosen yang berkaitan dengan studi lanjut. Kebijakan ini sungguh membekas dalam ingatan.

Demikian juga untuk jabatan-jabatan di UNPAR bisa diduduki oleh siapa pun yang berkompeten, tidak harus orang Katolik, kecuali untuk jabatan rektor. Untuk jabatan rektor dianggap sebaiknya hanya yang beragama Katolik menjadi rektor karena universitasnya. Sebetulnya ini pun diusulkan oleh dosen-dosen beragama Islam, tadinya siapa pun yang berhak untuk semua jabatan termasuk jabatan rektor. Ini bukan diskriminasi ini juga karena keharusan rektor menghadiri kegiatan keagamaan yang tentu kalau yang tidak beragama katolik akan terasa kikuk. Usul ini ketika Mgr. Geise masih menjabat rektor UNPAR. Tadinya Mgr. Geise pun berpikir tidak membatasi karena siapa saja yang mencintai UNPAR dan ingin mengembangkan UNPAR silakan menduduki jabatan, termasuk jabatan rektor. Bagi saya usul ini memang layak dipertimbangkan, karena kemungkinan kegiatan bersifat keagamaan tersebut.

Apakah tantangan paling serius yang dihadapi UNPAR saat ini dalam menghidupi nilai-nilai demokrasi?

Memang terasa bahwa pemerintah sendiri cukup membatasi, mengatur penyelenggaraan universitas. Bila salah langkah maka bisa membatasi kebebasan berpikir.

Bagaimana sikap kita sebagai civitas academica UNPAR dalam menghadapi tantangan tersebut?

Ya, kita harus bijaksana, tidak mengambil tindakan-tindakan yang diametral bertentangan dengan putusan pemerintah tetapi mencoba menerjemahkannya dalam kerangka berpikir untuk menjamin kebebasan berpikir itu. Di sini diperlukan kebijaksanaan.

(Pewawancara: Andreas Doweng Bolo)