Home / Publikasi / Buletin Sañcaya / Sañcaya Volume 02 Nomor 02 Edisi Maret-April 2014 / Sudahkah Kita Menjadi Pengajar yang Demokratis?

Sudahkah Kita Menjadi Pengajar yang Demokratis?

Tutik Rachmawati, S.IP., M.A.
(Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik)

Tutik RachmawatiSeringkali sebagai pendidik kita mengumandangkan banyak jargon seperti demokrasi dalam setiap proses belajar mengajar. Demikian juga dengan saya. Sebagai dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Publik adalah sebuah hal yang sulit jika dalam mengajar kita tidak memperkenalkan konsep demokrasi, karena mempelajari ilmu administrasi publik berarti kita mempelajari pemerintahan yang juga harus selalu mendasarkan diri pada nilai-nilai demokrasi.

Bukanlah sebuah dosa apabila kemudian dosen mengagung-agungkan demokrasi dan pentingnya menjungjung tinggi nilai-nilai demokrasi. namun, apabila hal tersebut terus menerus dilakukan, dikhawatirkan ini hanya akan berhenti pada tahapan preaching atau berkotbah (Beck, 1951) yang akhirnya hanya keras dalam ucapan namun lembek dalam sikap pelaksanaan.

Namun kemudian sulit dijawab bila muncul pertanyaan seperti ini: Apakah kita sebagai pendidik, telah mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam relasi kita dengan mahasiswa yang telah dianggap sebagai individu dewasa? atau Apakah kita telah mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pendidik di perguruan tinggi? Dua pertanyaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat evaluasi kontemplatif terhadap tugas dan peran sebagai pendidik.

Nilai demokrasi yang paling mendasar dan utama adalah equality atau persamaan hak, yaitu bahwa setiap individu berkedudukan sama terlepas dari asal usul, suku, agama, dan ras. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mengamalkan nilai ini menuntut pendidik untuk tidak bersikap menghakimi, apalagi hanya berdasarkan hal hal yang nampak secara material. Pendidik wajib untuk memperlakukan mahasiswa secara adil dan ‘inclusive’, tidak memihak yang nampak indah secara fisik, tidak pula memihak mereka yang berprestasi secara akademik. Ini akan secara signifikan juga berarti bahwa dosen perlu memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan potensi masing masing. Menjadi tugas pendidik untuk membimbing dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan nya melalui proses belajar mengajar. Dalam praktiknya, adalah hal yang sulit untuk menerapkan nilai nilai tersebut. Beck (1951) memberikan gambaran yang cerdas tentang bagaimana peletakan meja dan kursi di ruangan kelas merupakan representasi dari nilai nilai non-demokratis. Dosen Pengajar berada pada posisi sebagai simbol authority (pemegang kekuasaan) sementara mahasiswa yang menghadap kepada pendidik adalah pihak yang siap menerima ujaran ujaran kita, penghakiman-penghakiman kita dan jika pendidik sedang baik hati mungkin mahasiswa akan menerima hadiah belas kasihan berupa ilmu atau kebenaran ( pendidik di jenjang perguruan tinggi disebut sebagai dosen yang dalam bahasa inggris disebut sebagai ‘lecturer’ dan kata kerjanya adalah ‘lecturing’ yang berarti menerangkan kebenaran) yang telah direlakan oleh pendidik untuk dibagi. Dalam posisi seperti ini, setiap pertanyaan dari mahasiswa merupakan cerminan perlawanan terhadap kebenaran yang telah diberikan. Dalam hal ini, menjadi pendidik yang mengamalkan nilai-nilai demokratis adalah tantangan berat. Selain itu, relasi kekuasaan misalnya antara mahasiswa dengan pendidik yang jauh lebih tua (gerontocracy) juga relasi kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki membuat tantangan tersebut menjadi lebih kompleks.

Nilai demokrasi yang kedua adalah liberty atau kebebasan. Nilai ini menjamin setiap individu untuk berpikir, berpendapat maupun bertindak dalam segala aspek. Dalam nilai nilai demokrasi juga terdapat pengakuan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengakui bahwa individu yang lain memiliki nilai-nilai hidup, tujuan hidup, dan kepentingan yang berbeda beda, sehingga kebebasan dalam demokrasi adalah kebebasan yang terbatas oleh kebebasan orang lain. Perbedaan nilai hidup, tujuan hidup dan kepentingan masing masing membentuk karakter individu, sehingga individu oleh Beck (1951) disebut sebagai ‘integrated person’. Pendidik di perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk mengenali masing-masing individu sebagai ‘integrated person’. Hal tersebut membantu pendidik untuk lebih memahami mahasiswa yang dalam proses belajar mengajar seringkali menemui kesulitan. Dengan memahami nilai dan tujuan hidup, pengalaman hidup dan latar belakang mahasiwa, pendidik dapat membantu memotivasi atau memberikan bantuan alternatif solusi solusi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Dengan melakukan peran seperti ini, pendidik telah memperkenalkan metode reflektif atau evaluasi diri dengan mendasarkan pada ‘critical intelligent’ atau kecerdasan kritis yang merupakan esensi dari pendidikan yang bersifat demokratis (Beck, 1951). Seiring dengan meningkatnya kemampuan melakukan evaluasi diri sendiri, maka mahasiswa telah melalui proses pemberdayaan (empowerment) yang akan berdampak pada terciptanya ‘self-leadership’ yaitu kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Apabila pendidik telah melaksanakan hal tersebut maka pendidik tidak hanya membantu mahasiwa untuk mencapai kompetensi akademis namun juga kompetensi kognitif, kompetensi emosional dan juga kompetensi komunikatif (Onetto, 2007).

Reference:

Beck, Robert H. 1951. Schools can foster democratic values, Educational Leadership, May 1951. Pp. 462 – 466

Onetto, Fernando L. 2007. Education in democratic values: the historicity of democracy as the openness of narratives. International Journal of Education for Democracy Vol. 1. No.1 September 2007. Pp 84 – 95.