Home / Publikasi / Buletin Sañcaya / Sañcaya Volume 02 Nomor 04 Edisi Juli-Agustus 2014 / Peranan Kompetensi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Peranan Kompetensi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Wawancara dengan Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LLM. (Guru Besar Ilmu Hukum)

Dr. Johannes GunawanBuletin Sañcaya edisi kali ini memuat hasil wawancara dengan Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LLM. Ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 gedung Fakultas Hukum, beliau berkenan berbagi pengalaman tentang pentingnya kompetensi dalam kurikulum Pendidikan Tinggi. Berikut petikan wawancaranya :

Apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan kompetensi itu? 

Kompetensi itu kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki seseorang, baik berupa kompetensi belajar atau kompetensi kerja, yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebetulnya sejak tahun 2000 kita mengenal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lewat Permendiknas No. 232 Tahun 2000. Kemudian keluar UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi namanya berubah menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), tetapi basisnya masih tetap kompetensi. Berdasarkan KPT, kompetensi belajar yang dimiliki oleh lulusan PT yang dinyatakan dengan capaian pembelajaran (learning outcome) harus sesuai dengan tuntutan kompetensi kerja. Kompetensi kerja itu sudah dirumuskan dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menetapkan 9 level kompetensi.  Penerapan kompetensi kerja tersebut dalam pendidikan tinggi ditetapkan dalam Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian kompetensi belajar di PT harus sesuai dengan 9 level di dalam KKNI.

Apa kesulitan bagi perguruan tinggi dalam menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi itu?  

Nah kesulitannya begini. Dulu sebelum ada KBK, cara menyusun kurikulum adalah dengan menentukan terlebih dahulu berbagai  Mata Kuliah yang akan diajarkan, tanpa memperhatikan kompetensi belajar. Itu cara perumusan kurikulum yang tidak berbasis kompetensi, tetapi lebih berbasis pada ilmu pengetahuan. Hasilnya, kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh kurikulum seperti itu banyak yang tidak sesuai atau tidak memenuhi tuntutan kompetensi kerja. Kesulitan utamanya adalah mengubah paradigma dalam penyususuan kurikulum. Pertama kita harus merumuskan terlebih dahulu kompetensi lulusannya seperti apa, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau sering disebut profil lulusan. Setelah dirumuskan kompetensinya yang sesuai dengan KKNI baru merumuskan apa yang disebut sebagai  bahan kajian. Setelah bahan kajian dirumuskan, baru kemudian didistribusikan ke dalam berbagai MK. Mengubah paradigma cara penyusunan kurikulum itulah yang menjadi kesulitan utama.

Bagaimana SDM yang sesuai dengan KBK? 

Pertama perlu diperjelas apa manfaat KPT bagi lulusan. Kalau dulu ketika kurikulum disusun berbasis ilmu pengetahuan mahasiswa dibekali berbagai macam MK. Dengan bekal seperti itu, hanya lulusan yang pandai yang bisa meramu ilmu dari berbagai MK yang terpisah-pisah menjadi kompetensinya. Nah, sekarang dengan cara penyusunan KPT diharapkan Perguruan Tinggi yang meramu bahan kajian melalui sistem blok MK. Di dalam blok MK tersebut kita meramu berbagai bidang kajian yang membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidangnya. Dengan demikian, proses perkuliahan dalam satu blok MK akan dikelola oleh dosen-dosen yang memiliki bidang ilmu dari berbagai MK yang bebeda. Kalau demikian berarti ada perubahan dalam cara menugaskan SDM Dosen. Pertama, secara teknis tentang bagaimana pembayarannya. Kedua adalah soal kualifikasi dosennya. Paling tidak dosen-dosen harus menguasai betul bidangnya dan bisa bekerja dalam team. Ini yang sulit. Apalagi kalau ada kesenjangan antara dosen senior dan junior. Karena itu, dosen diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan kalibrasi dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Kalau tidak menggunakan sistem Blok MK, perumusan kompetensinya harus tajam dan komprehensif. Dan yang penting MK tersebut menyumbang kompetensi apa bagi lulusan.

Menurut Bapak, apa manfaat bagi UNPAR dengan adanya KBK ini?

UNPAR memiliki kesempatan dan peluang yang sangat terbuka untuk mengembangkan KPT ini. Potensi yang ada sangat besar, baik dari segi fasilitas maupun SDM. Nah sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan SDM itu sebaik mungkin. Sebetulnya kompetensi belajar yang dirumuskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu masih bersifat umum. Karena itu, setiap program studi dapat merumuskan kompetensi lulusannya melalui kerjasama dengan asosiasi atau forum program studi masing-masing.

Nah UNPAR bisa menjadi pelopor untuk menggarap hal ini. Sehingga UNPAR dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja karena kompetensi belajarnya sesuai dengan kompetensi kerjanya.

Apa kekhasan UNPAR yang dapat diandalkan dalam penyusunan kompetensi?

Kita bisa mendesain kompetensi belajar sesuai dengan ciri khas kita yang tidak dimiliki oleh Perguruan Tinggi lain. UNPAR memiliki kekhasan, yaitu preferential option for the poor.  Pilihan kompetensi yang dirumuskan harus sungguh sesuai dengan visi tersebut. Misalnya, saat ini pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Desa akan dialokasikan anggaran untuk setiap desa sebesar Rp.1,4 milyar. Ini sesuatu yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan oleh UNPAR. Kita bisa mengisi desa-desa tersebut dengan lulusan dari UNPAR yang dapat memajukan desa-desa tersebut. Keuntungannya ada dua, selain lulusan kembali ke desa dan juga mencegah urbanisasi. Ini merupakan perwujudan konkret dari visi UNPAR yaitu preferential option for the poor tersebut.

Apa harapan Bapak untuk UNPAR?

Harapannya dalam hal kurikulum kita bisa menjadi pelopor. Ini pemikiran yang amat logis untuk menjawab tantangan kita ke depan. Satu pesan jangan lupa pendidikan itu bukan saja pemberdayaan, melainkan juga pembudayaan. UNPAR bisa menyuguhkan model pendidikan yang meliputi dua aspek ini, pemberdayaan dan pembudayaan. Apalagi UNPAR punya pondok humaniora dengan gelada-geladinya. Saya mendukung supaya lembaga ini tetap dipertahankan. Karena melalui lembaga inilah pembudayaan manusia dilaksanakan.

(Pewawancara : Sylvester Kanisius Laku & Maria Ulfah).